Mamuju, Inspirasimakassar.com:
Pemprov Sulbar menggelar rapat pembahasan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017-2019. Rapat berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, dipimpin Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada Selasa 23 Juni 2020.
Dalam arahnnya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menegaskan, semua program kerja OPD harus disertai dengan kerja nyata dan terhindar dari berbagai hal yang bertentangan dengan aturan yang ada.
“Saya melihat semua program kerja OPD sudah ada dan jelas, tinggal kita melihat realisasi, bukti kerja nyata di lapangan, serta terhindar dari hal-hal yang fiktif, mark up dan korupsi,”tandas Ali Baal.
Selain itu, lanjut Ali Baal, OPD juga dapat benar-benar fokus pada tugasnya masing-masing di ruang lingkupnya sendiri demi memajukan masyarakat dan daerah, sebab hal itu menjadi harapan bersama.
Lebih lanjut, Ali Baal menekankan, hal lain harus juga disertai kerja nyata adalah terkait motto yang dimiliki Sulbar, yakni Marasa.
“Sulbar dengan motto Marasa juga diharapkan tidak hanya sekedar motto belaka, melainkan mampu menyertai bukti, serta kerja nyata yang jelas dengan data-data yang akurat termasuk dokumentasi. Inilah yang saya kita mau di Sulbar kita harus kerja, kerja dan kerja, jangan main-main dengan pekerjaan yang ada dan jangan pernah takut selama kita bekerja dengan benar, ” pungkas Ali Baal.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, berharap, para OPD dapat memiliki target serta mampu mencapainya dan dapat segera melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor terutama terkait misi besar Gubernur Sulbar.
Kepala Dinas PU Sulbar, Muh. Aksan saat memaparkan kinerja OPD yang dibawahinya selama tiga tahun itu. Ia mengatakan, pada Dinas PUPR terdapat delapan bidang dan satu Sekretaris Tata Ruang yang merupakan inti perencanaan pembangunan di OPD tersebut.
Pada tahun ini, sambung Akhsan, Dinas PU melalui Bidang Tataruang kembali melakukan divisi SRRW setelah sebelumnya juga pernah dilakukan pada 2019, namun program tersebut diundur ke 2021, akibat terkendala dana yang telah direfokusing.
Untuk Sumber Daya Manusia Sulbar (SDM) sendiri, kata Akhsan, hal itu tidak bisa dipungkiri masih di bawah standar, sehingga perlu dilakukan pembinaan khusus agar mereka dapat bekerja sesuai harapan bersama ke depan.
“Jadi sesuai keinginan pemerintah daerah, kita juga harus mementingkan para pekerja lokal dibanding pekerja luar, namun tingkat SDM kita perlu kembali dilakukan pembinaan khusus untuk mendapatkan sertifikasi tenaga ahli, “tambahnya.
Pada hari pertama rapat pembasan capaian kinerja OPD 2017-2019, terdapat tujuh OPD yang dijadwalkan melakukan pemaparan, yakni Dinas PUPR, Perumahan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Perkebunan, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan RSUD Regional Sulbar. (adv)
