Maros, Inspirasimakassar,id:
Penyerapan anggaran adalah proses realisasi anggaran yang telah direncanakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan, baik berupa pengeluaran fisik maupun keuangan, selama satu periode anggaran. Meski begitu ada penyerapan anggaran yang rendah.
Jika penyerapan anggaran rendah, berarti penyerapan dana pemerintah yang belum optimal, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendala dalam proses lelang, keterlambatan pengerjaan, birokrasi yang rumit, serta perubahan anggaran yang sering.
Dinas Pendidikan Maros salah satunya. Penyerapan anggaran di dinas ini baru 54 persen. Begitu pula Dinas Perhubungan dengan serapan 30 persen. Dan, Dinas PUTRPP mencatat realisasi 47,9 persen, namun disebut masih sesuai jalur.
Penyerapan anggaran yang rendah itu membuat Bupati Maros, Chaidir Syam didampingi Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin dalam Rapat Evaluasi Kinerja, Jumat, 28 November 2025 langsung menegur secara khusus kepada dinas pendidikan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak berjalan karena kendala teknis, sehingga anggaran Rp1 miliar berpotensi tidak terserap. “Kalau tidak mampu mengelola anggaran, serahkan saja ke OPD lain!,” tegasnya saat itu.
Bupati dua periode itu juga mengingatkan waktu efektif untuk mengejar target serapan hanya tersisa 20 hari. “Agar supaya mereka bisa mengejar dan menuntaskan kegiatan di akhir tahun 2025,” jelasnya, pada rapat evaluasi yang juga dihadiri Kadis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP), Alfian; Kepala Bapenda, M Ferdiansyah; Kepala Inspektorat Takdir Kepala Sarpol PP Eldrin Saleh Nuhung; Kepala Baperida Sulaeman Samad; Plt Kepala DLH, Andi Irfan Paharuddin; Kadis Pariwisata Suwardi Sawedi; Plt Kadis Pendidikan Andi Wandi Patabai dan Sekretarisnya Zainuddin tersebut.
Mantan Ketua DPRD Maros itu mengemukakan, OPD dengan serapan minim tidak akan luput dari evaluasi internal. “Kalau kadis atau kabidnya tidak menjalankan tugas dengan baik, tentu akan kita evaluasi,” tutupnya.
Sekda Maros, Davied Syamsuddin mengatakan anggaran Pemkab Maros saat ini berada di angka 86 persen. Untuk pendapatan, dirinya optimis bisa menyentuh 96 persen. Sedangkan untuk belanja, realisasinya baru berada di angka 73 persen. Meski begitu, ia tetap optimistis target 94 persen dapat tercapai hingga akhir tahun.
Davied Syamsuddin juga memaparkan ada tiga perangkat daerah yang mencatatkan serapan anggaran terendah. Rendahnya serapan disebabkan adanya satu kegiatan kontraktual yang baru akan berakhir pada Desember.
“Masih tahap pelaksanaan. Kita optimis bisa bayarkan sekitar Rp10 miliar. Dinas PUTRPP mencatat realisasi 47,9 persen, namun disebut masih sesuai jalur. “Sekarang tinggal penyelesaian,” tambahnya.
Adapun Dinas Pendidikan berada di angka 54 persen. Menurut Davied, banyak kegiatan yang masuk pada perubahan anggaran sehingga realisasinya baru efektif dalam dua bulan terakhir. “Mereka menjanjikan minggu depan kontrak sudah mulai selesai. Ini terkait rehab kecil seperti toilet dan jamban sekolah. Kecil tapi jumlah paketnya banyak,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Zainuddin mengakui, keterlambatan penyerapan anggaran, akibat lambatnya pelaksanaan kegiatan. Selain pihaknya bukan OPD teknis, jadi butuh waktu untuk menunggu PU menilai apakah desain layak atau tidak. Ada beberapa perencanaan juga yang harus diulang, dan itu memakan waktu.
Zainuddin juga merinci program yang belum berjalan meliputi pembangunan pagar sekolah, rehab rumah guru, dan pembangunan WC. (titi)
