Makassar, Inspirasimakassar,id:
DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar bersama menyepakati Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai sekitar Rp5,1 triliun. KUA-PPAS ini kemudian disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di gedung wakil rakyat, Jalan Pettarani pada, Jumat, 22 Agustus 2025.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan pembahasan perubahan KUA-PPAS dilakukan komprehensif sesuai regulasi yang berlaku. APBD Perubahan 2025 diarahkan pada penguatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketertiban umum.
Sejumlah rekomendasi di antaranya penambahan anggaran Satpol PP, pengadaan server baru di Disdukcapil, peningkatan kapasitas tenaga medis di RSUD, hingga dukungan program pengolahan sampah dan pengendalian stunting.
Ray Suryadi Arsyad mengakui, pada prinsipnya, Banggar bersama pemerintah kota ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi Pemkot dan DPRD Makassar untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam mendukung prioritas pembangunan kota, sekaligus memastikan manfaat APBD Perubahan 2025 benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, seluruh aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian Pemkot.
Walikota bergeralr Sarjana Hukum Unhas ini menambahkan, semua MKarenanya, menurutnya, masukan legislatif merupakan bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan kota. “Semua saran dan aspirasi akan kami lihat dan tindak lanjuti. Rekomendasi dari DPRD adalah bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
Munafri Arifuddin mengemukakan, perubahan APBD diarahkan untuk mendukung program strategis Pemkot, mulai dari penguatan layanan publik berbasis digital seperti aplikasi Lontara Plus hingga sektor pendidikan dan kesehatan. Munafri juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja SKPD agar setiap program berjalan efektif. (titi)
