Makassar, Inspirasimakassar, id:
Penertiban kendaraan dinas bertujuan untuk memastikan akuntabilitas aset negara, menjaga kondisi kendaraan, dan memastikan penggunaannya sesuai aturan (hanya untuk keperluan dinas, bukan pribadi). Penertiban melibatkan pendataan, pemeriksaan fisik dan data inventaris, penegakan aturan, dan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemantauan, permintaan resmi, atau hasil pemeriksaan.
Penertiban kendaraan dinas Sekretariat DPRD misalnya. Penertiban ini sebagai upaya untuk menemukan dan mengamankan aset pemerintah daerah yang hilang atau tidak berada di tempatnya. Proses ini biasanya melibatkan penelusuran fisik dan administratif untuk mengembalikan kendaraan ke instansi yang berhak, seperti dikembalikan ke Bagian Umum, diusulkan untuk dilelang, atau ditindaklanjuti jika ditemukan dalam kondisi rusak.
Setidaknya ada sebanyak 49 unit dari total 51 unit kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Makassar berhasil ditertibkan dan dikembalikan ke Pemkot Makassar. Langkah ini dilakukan atas kerja sama erat antara
Dari total 51 unit, 49 unit berhasil ditemukan secara fisik. Sisanya masih dalam proses penelusuran dan pemeriksaan administratif. Penertiban ini diawali penelusuran aset yang melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN), Sekretariat DPRD, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar.
Sebanyak 19 unit dikembalikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk digunakan sebagai kendaraan operasional DPRD. 9 unit ditemukan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai. 2 unit diusulkan untuk dilelang sesuai prosedur. Sementara 1 unit masih menunggu proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akibat dokumen yang tidak lengkap. 1 unit lagi masih dalam penelusuran.
Penyerahan kendaraan dinas tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Jumat, 25 Juli 2025.
“Hari ini kami menyerahkan aset kendaraan kepada Pemerintah Kota. Kami menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bapak Wali Kota untuk menelusuri kendaraan dinas milik pemerintah yang selama ini dikuasai pihak-pihak tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan,” ujar Nauli Rahim Siregar.
Saat menerima kendaran tersebut, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, mengemukakan, pengelolaan aset daerah adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar kewajiban administratif.
Seperti diketahui, tujuan penertiban kendaraan ini untuk meningkatkan akuntabilitas aset negara, menjaga kondisi kendaraan: Memastikan kendaraan berada dalam kondisi layak pakai dan terawatt, memastikan penggunaan sesuai aturan, hingga mendukung efisiensi dan kepatuhan. (titi)
