Makassar, Inspirasimakassar, id:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menghadiri pertemuan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 23 Juli 2025.
Lembaga wakil rakyat beralamat di Jalan AP.Pettarani itu menghadirkan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hartono dan sekretaris Komisi A Irwan Djafar. Hadir pula Plt Sekretaris DPRD Kota Makassar Andi Rahmat, yang turut mendampingi proses harmonisasi ini.
Pada kegiatan tersebut membahas setidaknya tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Makassar, yaitu, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Rancangan Perwali tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
DPRD Kota Makassar berharap melalui proses harmonisasi ini, produk hukum daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar secara menyeluruh.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Kearsipan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar. Dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati beserta para perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum. Turut hadir pula Dr Sakka Patih SH MH, dari tim penyusun rancangan regulasi. (titi)
