Makassar, Inspirasimakassar.id:
Keterbatasan daya tampung sekolah dalam penerimaan murid baru (SPMB) adalah masalah signifikan, terutama di jenjang SMP dan SMA, yang disebabkan oleh jumlah lulusan yang lebih banyak dari kuota sekolah negeri.
Di Kota Makassar misalnya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Makassar terus bersoal. Kali ini, terancam diwarnai kekacauan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan hanya soal angka, melainkan cermin dari stagnasi kebijakan pendidikan kota.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, pada Kamis, 22 Mei 2025, kesemrawutan terjadi sebagai sinyal darurat yang harus segera direspons dengan pendekatan kolaboratif dan realistis. Pasalnya, Pemkot tidak bisa terus mengandalkan tambal sulam solusi musiman. Diperlukan kebijakan jangka panjang yang menyasar akar persoalan.
Fahrizal Arrahman Husain melihat, salah satu solusi yang seharusnya didorong pemerintah kota Makassar adalah bekerja sama dengan sekolah swasta yang terakreditasi, dengan pembiayaan melalui APBD untuk meringankan biaya siswa di sekolah swasta. Selain itu, pembangunan sekolah baru dan pemanfaatan daya tampung yang belum terisi di sekolah lain juga menjadi solusi yang terus dilakukan.
Saat ini, jelasnya, solusi menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) bukan lagi opsi. Kalau dipaksakan tambah siswa di dalam satu kelas, risikonya adalah pelanggaran terhadap aturan sistem Dapodik. Dampaknya, siswa bisa tidak terdaftar secara sah.
“Dan, solusi jangka pendek semata tidak cukup. Pemerintah Kota Makassar harus segera merancang kebijakan jangka panjang berupa pembangunan unit sekolah baru yang berkualitas. Karenanya kita setidak harus bangun sekolah-sekolah baru yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri favorit yang sudah ada. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem darurat seperti ini setiap tahun,” tegas Fahrizal.
Walau demikian, baginya, waktu yang tersisa untuk membangun ruang kelas atau sekolah baru menjelang tahun ajaran baru 2025 sudah tidak mencukupi. Karena itu, ia menyarankan agar Pemerintah Kota segera duduk bersama dengan asosiasi sekolah swasta guna mencari titik temu dan solusi bersama.
“Kita akan duduk bersama dengan perkumpulan sekolah swasta. Mudah-mudahan dari sana bisa lahir kerja sama yang efektif, terutama dalam hal subsidi biaya, pemerataan kualitas, dan sistem seleksi yang adil,” urainya.
Di bagian lain, Fahrizal tidak mau solusi dari persoalan ini dilakukan dengan gegabah, perlu pembenahan serius terhadap sistem penerimaan murid baru.
Setidaknya, perlu dipastikan, SPMB tahun 2025 ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan kuota yang akhirnya mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
Karenanya, DPRD Kota Makassar akan terus mendorong agar Pemkot tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan fisik, tetapi juga mutu pendidikan dan pemerataan akses. Lebih lanjut, Komisi D DPRD Kota Makassar akan segera duduk bersama dengan pihak sekolah swasta dan para kepentingan untuk mencari solusi terbaik. (titi)
