Makassar, Inspirasimakassar.id:
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Pahlevi menegaskan, kinerja OPD saat ini masih jauh dari memuaskan. Setidaknya, ada lebih dari 30 OPD yang diawasi, lantaran belum maksimal. Hal itu terjadi lantaran, permasalahan izin dan gudang di tengah kota hingga saat ini masih jadi sorotan utama.
Andi Pahlevi mengemukakan, banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan dasar soal perbedaan antara toko dan gudang. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan warga. “Kondisi menyedihkan yang ditemui di beberapa kantor lurah. Saat hujan, pegawai harus mengungsi karena atap bocor. Ini bukan sekadar infrastruktur rusak, tapi bukti bahwa pelayanan publik kita belum berpihak pada rakyat,” jelas legislator asal Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) itu.
Anggota Komisi A lainnya, Zulhajar pun mengeluarkan pernyataan pedas. Dia mengkritik birokrasi yang dianggap terlalu kaku dan lambat. Ia mendorong agar pelayanan publik tidak mengenal waktu. Minimal, kalau warga hubungi, ada yang merespons. Jangan cuma aktif saat jam kantor semata.
Menurutnya, menghadapi perubahan kepemimpinan di Makassar, DPRD menegaskan pentingnya kesinambungan program yang berpihak pada rakyat.
Legislator Fraksi PKB ini menyebut program Wali Kota saat ini cukup membumi, namun pelaksanaannya perlu diawasi ketat. Misalnya, mulai ari pengelolaan sampah, infrastruktur rusak, hingga banjir tahunan. Ia berharap, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, bisa membawa solusi nyata.
Zulhajar juga mengapresiasi langkah awal Pemkot melakukan normalisasi drainase, namun tetap menekankan bahwa solusi tambal sulam tidak cukup. Banjir ini sudah lama menghantui kota. Tidak bisa diselesaikan setengah hati.
OPD seperti Dinas PU dan satgas drainase mulai bergerak, namun DPRD menekankan pentingnya inovasi. Tanpa terobosan baru, kota ini akan terus berkutat pada masalah lama yang tak kunjung selesai. (titi)
