Takalar, Inspirasimakassar.com:
BPJS Kesehatan Cabang Makassar mengadakan kegiatan Forum Kemitraan para Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Takalar. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya di Kabupaten Takalar.
Forum yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar tersebut diadakan di ruang kerja Sekda Selasa (25/03) di Kantor Bupati Takalar, yang juga dihadiri oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di antaranya Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil serta Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Arsyad dalam sambutannya pada saat membuka kegiatan Forum Kemitraan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Forum kemitraan ini. Dirinya berharap pemangku kepentingan yang mengikuti forum ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun solusi yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada Program JKN-KIS.
Arsyad mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi isu di BPJS Kesehatan adalah terkait tunggakan iuran peserta PBPU. Arsyad berharap BPJS Kesehatan secara berkala dapat meningkatkan pemberian informasi kepada peserta.Terkait dengan Tunggakan Badan Usaha, mengingat perekonomian belum pulih, maka Pemda menyarankan agar dilaksanakan relaksasi iuran bagi Badan Usaha menunggak dengan tetap mengupayakan melalui Disnaker untuk kepatuhan Badan Usaha melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran yang sesuai ketentuan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban Pemda oleh pembiayaan sebagian pekerja Badan Usaha yang masih terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran yang dananya bersumber dari APBD.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy E. L. Borotoding dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinkes dan Dinsos untuk melakukan penggantian atau pengusulan penambahan pendaftaran Peserta Penerima Bantuan Iuran PD Pemda sebagai upaya mempertahankan status Universal Health Coverage Kabupaten Takalar tetap berada pada persentase total kepesertaan tetap diatas 95%.
“Beberapa hal yang harus lebih diperhatikan oleh Dinsos-PMD terkait kewajiban pendaftaran KP Desa dan pengalihan segmen terdaftar menyesuaikan dengan ketentuan, diharapkan pula Dinsos agar melakukan validasi terhadap 6.522 data agar dapat dilakukan penonaktifan bagi peserta dengan status meninggal,” jelas Greisthy. (Ti)
