Mamuju, Inspirasimakassar.com:
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia, terkait langkah antisipasi penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui Video Conference di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 03 April 2020.
Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sesuai dengan keluhan masyarakat yang telah didiskusikan dengan Anggota DPRD Provinsi, bahwa kesiapan kabupaten dalam hal kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan mengandalkan dan mengendapkan gugus tugas di masing-masing kabupaten masih belum efektif.
“Hampir semua teman-teman di kabupaten masih menganggap gugus yang ada ini hanya sekedar tempelan, maka dari itu berbicara lebih jauh gugus ini tidak lagi mengenai sektor. Hal ini sejalan dengan penyampaian Dirjen Otda, bahwa senergi penanganan covid-19 dengan kabupaten dan kota sangat perlu dilaksanakan,” pungkas Idris
Sehubungan hal tersebut, lanjut Idris, sesuai dengan permintaan untuk melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan unsur Forkopimda di Sulbar berjalan dengan efektif.
“Kita telah melakukan kurang lebih tiga kali eksekutif meeting untuk memastikan keterlibatan dalam penanganan,” kata Idris
Selain hal itu, Idris juga menyinggung terkait ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) apabila terjadi kemungkinan situasi terburuk Covid-19 di Sulbar.
Menurutnya, kondisi yang memungkinkan bisa terjadinya chaos di Sulbar, jika ada skenario yang tidak bisa dipenuhi untuk ketersediaan APD.
“Kita tidak mengharapkan banyak kejadian, akan tetapi kami selalu berhitung pada kemungkinan situasi terburuk yang akan terjadi. Kami khawatir ketersediaan APD dan berbagai macam logistik ini kita masih terdapat permasalahan di daerah,” ucap Idris
Mengenai pergeseran anggaran, Ia menuturkan, melalui diskusi bersama DPRD menyepakati bahwa tidak terdapat permasalahan yang akan muncul dengan adanya kondisi seperti ini.
“Kami di Sulbar mematuhi dan menaati ketentuan yang ada. Kita bisa memahami bahwa kebutuhan pada kebijakan ini sudah kita jadikan pedoman pergeseran anggaran dalam penanganan covid-19,” tutur Idris. (adv)
