Makassar, Insprasimakassar.com :
Seiring dengan perekonomian yang terus bertumbuh, teknologi juga mengalami kemajuan pesat, mendorong terciptanya produk dan jasa keuangan baru dengan sistem yang lebih kompleks. Bahkan mampu melintasi batas negara yang berpotensi meningkatkan kompleksitas fraud dan kejahatan lintas batas negara.
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menghadirkan Ketua Dian Edianna Rae Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Keynote Speaker Talkshow Money Laundering, Jum’at (11/01/2020) di Gedung BI Jalan Jenderal Sudirman Makassar.
Talkshow ini bertemakan “Isu Global Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Ekonomi Digital”, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bambang Kusmiarso menjelaskan di tengah segala manfaatnya, digitalisasi ekonomi turut membawa potensi risiko dimana transaksi keuangan dapat dilakukan untuk tujuan ilegal, seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang (money laundering) yang secara langsung mengancam stabilitas ekonomi.
Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencucian uang meningkatkan shadow economy yang pada akhirnya mempersulit Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, aktivitas kriminal pencucian uang tersebut juga merupakan bentuk pengkerdilan otoritas negara dan supremasi hukum, sekaligus bentuk pemerasan terhadap aktivitas ekonomi yang sah, jelasnya.
Karena itu, Kata Bambang Kusmiarsoh, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering menghimbau pemerintahan di dunia untuk menerapkan rezim anti pencucian uang. dalam rangka mengatasi pencucian uang tersebut Bambang menyebutkan terdapat 3 kata kunci yang dapat dilakukan Bank Indonesia.
“Ada tiga kata kunci dalam mengatasi praktek pencucian uang yakni, Pertama, Sinergi antara pemangku kepentingan termasuk regulator, aparat penegak hukum, kepolisian, bea cukai, dan penyedia jasa keuangan perlu melakukan harmonisasi ketentuan dan kebijakan yang bertujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Kedua, Transformasi untuk meningkatkan governance sekaligus transparansi dengan membangun dan meningkatkan sistem pelaporan transaksi keuangan, record keeping, dan sarana verifikasi kepatuhan Lembaga terhadap regulasi yang ada, imbuhnya.
Selanjutnya yang ketiga, Inovasi dengan tetap menekankan pada aspek governance dan transparansi yang terjaga. Ditegaskan Bambang, melalui sinergi, transformasi dan inovasi tersebut, praktek pencucian uang di Indonesia dharapkan dapat terus ditekan.
Menurut Basel Institute on Governance, Indonesia merupakan top five country di 2019 dengan improvement tertinggi terkait pengurangan potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peran Indonesia semakin penting dalam rezim APU PPT secara global Menurut Basel Institute on Governance, Indonesia merupakan top five country di 2019 dengan improvement tertinggi terkait pengurangan potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peran Indonesia semakin penting dalam rezim APU PPT secara global, paparnya dalam media briefing seusai pembukaan talkshow di gedung yang sama.
Lebih lanjut Bambang menekankan, berdasarkan Basel AML Index tahun 2019, resiko terjadinya tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia turun dari posisi 52 teratas pada 2018 menjadi 67 teratas pada 2019, dari sekitar 120 negara yang disurvei, pencapaian menggembirakan tersebut merupakan indikasi positif bahwa implementasi regulasi APU/PPT berjalan dengan baik. (ishadi ishak)
