Maros, Inspirasimakassar,id:
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membutuhkan perjuangan panjang. Prosesnya melibatkan pengajuan berkas, hingga dokumen lainnya, serta memenuhi masa percobaan minimal 1 tahun hingga 2 tahun sebagai tenaga honorer. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai PPPK.
Pemerintah Kabupaten Maros menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 19 PPPK dan memperpanjang kontrak 18 PPPK lainnya. Total 37 SK tersebut diserahkan dalam apel pagi yang digelar di Lapangan Pallantikang Maros, Senin, 13 Oktober 2025.
Di sela sela penyerahan SK PPPK, Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam menyampaikan pesan tegas terkait etos kerja dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Ia mengingatkan agar status baru sebagai ASN tidak membuat mereka terlena.
Dia mengingatkan, jangan waktu masih honorer rajinnya luar biasa, tapi setelah terangkat PPPK malah malas-malasan. Itu tidak boleh terjadi.
Bupati dua periode itu menekankan juga bahwa, setidaknya PPPK harus menunjukkan peningkatan kinerja, loyalitas, dan profesionalitas setelah resmi menjadi bagian dari PPPK. Karena itu, setelah diangkat, semangatnya harus berkali lipat. Pemerintah memberi penghargaan berupa pengangkatan, maka kewajiban bekerja dengan baik harus dijalankan.
Politisi PAN itu juga mengimbau agar PPPK menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, terutama mereka yang bertugas di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menjelaskan bahwa satu orang PPPK tidak langsung diperpanjang kontraknya karena masih dalam tahap evaluasi.
“Ada satu PPPK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kontraknya belum diperpanjang karena dievaluasi. Gajinya juga distop selama dua bulan. Evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja selama tiga bulan, yaitu September, Oktober, dan November,” urainya.
Andi Sri Wahyuni AB menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan agar PPPK tetap menjaga komitmen kerja dan disiplin.
Seperti diketahui, penyerahan SK ini menjadi bagian dari kebijakan daerah dalam memperkuat formasi melalui skema PPPK, sekaligus memastikan bahwa pegawai yang diangkat memiliki kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola manajemen aparatur, baik dalam pengangkatan, pembinaan, maupun perpanjangan kontrak PPPK. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian program kerja daerah secara berkelanjutan. (titi)
