Makassar, Inspirasimakassar.id:
Pengawalan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 melibatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Tujuannya, untuk memastikan prosesnya objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
Pihak yang terlibat meliputi dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, Kemendikdasmen, Ombudsman, dan masyarakat, dengan strategi seperti verifikasi data, penyediaan kanal pengaduan, dan kemitraan dengan sekolah swasta untuk menampung siswa.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, pada Rabu, 9 Juli 2025, pihaknya mengharapkan pelaksanaan SPBM 2025 berjalan baik. Kareannya pihaknya meminta untuk terus mengawal pelaksanaannya, agar benar benar berjalan transparan dan adil terus didengungkan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses penerimaan siswa yang dinilai masih menyisakan persoalan baru.
Ari Ashari Ilham menilai transparansi dalam sistem SPMB tahun ini sangat penting. “Saya kira pengawasan ini penting lantaran untuk menjamin kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kita di Makassar ini. Dan yang jelas, Komisi D mau memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan. Kalau memang sekolah negeri tidak mampu menampung, maka perlu dipikirkan apakah menambah kuota atau membantu siswa bersekolah di swasta dengan campur tangan pemerintah,” tegansya.
Menyinggung SPMB 2025 ini, Ari Ashari Ilham mengakui, pihaknya menerima cukup banyak aduan dari masyarakat soal PPDB, khususnya transparansi sistem di sekolah-sekolah. Ketika pihaknya turun langsung ke lapangan, tadi di SDN Percontohan PAM Kota Makassar kepala sekolah yang bersangkutan sedang mengikuti pelatihan, sehingga pihaknya belum mendapat keterangan dan data lengkap. Ini tentu menjadi perhatian.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar ini juga menjelaskan, proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SD saat ini telah melewati beberapa jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD tetap meminta data resmi sebagai bahan evaluasi guna memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan.
Dalam waktu dekat, demikian Ari—sapaan akrabnya, akan turun kembali. Salah satunya ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar untuk mengecek langsung bagaimana penerapan sistem ini. Sistem berbasis aplikasi seharusnya bisa menunjukkan tingkat validasi data agar tidak ada keraguan di masyarakat.
Legislator dua periode ini menambahkan, pemantauan juga akan dilakukan pada pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Komisi D DPRD Makassar akan terjun ke beberapa sekolah untuk memastikan penerapan SPMB berjalan sesuai harapan masyarakat. (titi)
